Siang ini saya membuka situs Kompas dan membaca Analisis Ekonomi yang ditulis bang Faisal Basri (kami terbiasa memanggilnya begitu). Beliau itu dosen saya untuk mata kuliah Ekonomi Politik di FEUI. Hubungan antara bang Faisal dan kami mahasiswa sangat dekat. Mungkin juga karena kelas kami yang kecil, seingat saya hanya ada 7 orang mahasiswa yang ambil mata kuliah itu termasuk saya. Dan tidak jarang bang Faisal mentraktir kami yang mahasiswa dengan uang cekak makan siang yang enak…he.h.e.he. Lebih dari itu bang Faisal merupakan pintu kami ke literatur terbaru, beliau sering meminjamkan buku-buku terbaru untuk difotokopi dikalangan mahasiswa. Saya masih ingat ketika ia berbicara soal Mancur Olson dengan teori Collective Action. Saya rasa beliau sangat mengangumi karya Olson, karena beberapa buku terjemahan Olson di Indonesia diterjemahkan oleh bang Faisal.
Tapi figur bang Faisal bagi saya lebih dari sekedar dosen. Kala itu saya menganggapnya sebagai ekonom libertarian-dan lebih dari itu, ekonom yang menyadari posisinya secara ideologis (kebanyakan ekonom saat itu tidak sadar atau tidak ambil peduli soal ideologi). Saya anggap dia sebagai libertarian karena ide-idenya, setidaknya yang saya tangkap dari ruang kuliah, sangat mendukung intervensi negara yang minimal dan kebebasan individu dalam ekonomi dan politik. Pengenalan saya atas karya-karya Ludwig Von Mises dan Friedrich Hayek juga dari beliau. Wajar saat itu saya yang masih lugu dalam filsafat ekonomi politik (he.h.e.he..he 
) menganggapnya seperti dewa bagi kaum libertarian Indonesia .
Tapi tulisannya di Kompas kali ini menunjukkan sepertinya bang faisal berbalik arah. Sebetulnya ada beberapa tulisan sebelumnya yang mengindikasikan bahwa bang Faisal berjalan membelakangi idenya yang saya jumpai dulu dari ruang kelas. Demarkasi arah ide amat jelas terutama setelah beliau terjun ke politik praktis dan mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI.
Di Kompas ia menulis:
“Ada dua faktor yang menjadi kunci keberhasilan. Pertama, pemerintah mendukung sepenuhnya kegiatan riset dan pengembangan agar pengusaha-pengusaha Indonesia selalu melahirkan invensi dan inovasi berkelanjutan. Sementara itu, para investor asing didorong membangun pusat-pusat pengembangan produk di sini. Tentu diperlukan insentif untuk memacu kegiatan seperti itu.
Kedua, pemerintah harus memiliki kebijakan industrial yang jelas, terutama bagaimana mengharmoniskan berbagai kebijakan setiap departemen sehingga satu sama lain saling dukung, bukan saling “jegal”. Kebijakan ekspor dan impor kulit, misalnya, menjadi salah satu kendala yang membuat industri sepatu kesulitan bahan baku“
Terdengar masuk akal ketika kita membaca argumentasinya tetapi seringkali kita lupa bahwa dukungan pemerintah seringkali menjadi proteksi berbiaya tinggi. Saya tentu ingin melihat industri kita maju. Dan saya selalu yakin bahwa kebijakan industri yang jelas adalah kebijakan yang minim intervensi. Tetapi pengalaman lebih sering menunjukkan bahwa kebijakan dengan intervensi plus “insentif” menjadi tidak bijak-meski tidak semuanya.
Disini kita tidak tahu sebetulnya definisi bang Faisal dengan kebijakan industrial yang jelas seperti apa. Sementara itu kebijakan industrial sering diinterpretasikan dengan cara memunculkan sektor-sektor unggulan. Kebijakan ini lebih sering menjadi kamuflase. Pemerintah memproteksi satu sektor dengan biaya tinggi sembari mengorbankan sektor lain yang memiliki potensi tinggi. Semua demi alasan kebijakan industri unggulan.
Masih ingat kelakar Chatib Basri (bang Dede, ekonom dan dosen saya ketika S1 ekonomi di UI dulu dan juga, saya rasa, ia salah satu pengagum Faisal Basri) dalam sebuah konferensi internasional beberapa waktu lalu di Sydney. Beliau mengatakan “the government is really bad in picking the winners but the losers are really good in picking the government“
Apakah bang Faisal mengabaikan kemungkinan ini? Sepertinya begitu. Tetapi ia memang sudah berbalik arah, tentunya dari sudut pandang saya.
Tulisan serupa dari kolega saya di CSIS, Ari Perdana, juga membahas isu tentang Nike dari arah yang berbeda.
& Komentar
Agustus 2, 2007 pukul 8:41 am
Yud:
Jika kutipan di atas saja yang dijadikan basis kesimpulan elu akan perubahan sikap Faisal Basri, gw rasa mungkin enggak terlalu tepat. Bahkan, kelihatannya justru Faisal mendorong ke arah bentuk intervensi pemerintah yang tepat.
Jika dibaca baik-baik, Faisal tidak mendorong intervensi ke arah proteksi. Usulan dia pertama adalah bahwa pemerintah mendukung penyediaan barang publik yang bernama R&D. Tentu saja ini tidak sepenuhnya dibenarkan, apalagi jika keuntungan dari R&D itu sepenuhnya bersifat privat, bukan publik. Umumnya, langkah negara maju adalah melindungi HAKI, tapi dalam keterbatasan ini, R&D yang memenuhi kebutuhan spesifik Indonesia dapat dimengerti sebagai barang publik.
Sementara, usulan kedua adalah untuk memperbaiki koordinasi kebijakan pemerintah — atau harmonisasi kebijakan. Bukan proteksi. Interpretasi gw sih, Faisal berasumsi bahwa komoditas unggulan sudah terpilih, dan dari sana, harusnya kebijakan tersebut konsisten dari hulu ke hilir.
Gw enggak baca keseluruhan artikel jadi enggak tahu apakah potongan di atas diletakkan dalam konteks pro-proteksi yang lebih luas. Tapi kalau hanya kutipan itu, belum tentu juga dia jadi pro-intervensi seperti yang elu (atau kita?) khawatirkan.
Agustus 2, 2007 pukul 12:36 pm
Ya, idenya tentang harmonisasi kebijakan memang gw punya dua interpretasi. Interpretasi pertama, mirip seperti yang elo bilang. Interpretasi kedua, ini mungkin kekhawatiran (berlebihan??) gw, soal kebijakan intervensi yang lebih pro hilir, costly dan mengorbankan hulu-seperti beberapa kasus, kasus coklat dan industri pengolahan coklat, rotan dan industri furniture.
Soal R&D, yup sepakat sama poin lo. Thanks buat view lain soal bang faisal
.