Tetapi kemudian ada orang yang berpikir picik. Sebut saja orang ini “merkantilis“. Merkantilis ini berpikir, kalau begitu bukankah lebih baik kita mengekspor poduk kita saja dan tidak mengimpor. Seperti biasa orang-orang merkantilis ini penganut fanatik common sense, yang sebetulnya sudah dibuktikan bahwa persepsi mereka salah kaprah pada argumen saya sebelumnya. Tetapi yang mereka tidak mengerti adalah kenyataan tidak mungkin terjadi ekspor tanpa impor karena pada prinsipnya impor dibiayai melalui ekspor.
Ketika kita mengekspor CPO ke Jepang (artinya Jepang mengimpor CPO dari Indonesia). Bank Sentral Jepang harus menyiapkan Rupiah untuk oang Jepang supaya bisa membeli CPO Indonesia. Tentu saja Bank Sentral Jepang mendapatkan Rupiah karena ada orang Indonesia yang menukarkan Rupiah dengan Yen untuk membeli kamera digital Jepang. Bila tidak ada impor tentu ekspor pun tidak mungkin. Sekali lagi pandangan para kaum merkantilis seperti ini dan ini terbukti salah.
Tetapi sialnya terlalu banyak orang yang mengaku-ngaku ekonom tapi sebetulnya penyembah common sense dan tidak bisa melihat keunggulan komparatif dan opportunity cost (untuk yang satu ini saya tidak mau menyebut nama). Mereka berargumen bahwa kita membutuhkan proteksi (pada kenyataannya ini meningkatkan hambatan perdagangan) agar industri kamera digital kita mampu bersaing. Mereka tidak bisa melihat bahwa perdagangan itu juga merupakan teknologi yang mampu mentransformasi barang-barang produksi[1]. Maklum saja karena mereka, sekali lagi, penganut setia common sense!!.
Dimana kesalahan fatal mereka? Sebetulnya ada dua teknologi yang bisa dipakai untuk memproduksi kamera digital. Teknologi pertama adalah dengan membangun pabrik di Indonesia dan memproduksi disini. Teknologi kedua adalah dengan menanam kelapa sawit di daerah Sumatera, mengapalkan dan mengirimnya ke Jepang, dan kembali dengan kamera digital. Sebagaimana yang telah saya singgung sebelumnya, teknologi yang kedua telah menghemat waktu produksi kita hingga sepertiganya.
Satu hal lain yang juga dilupakan oleh ekonom jenis ini adalah bahwa dengan memproteksi industri kamera digital luar negeri, yang dirugikan sebetulnya bukan produsen kamera digital luar negeri. Tetapi justru industri CPO kelapa sawit. Anda pasti bilang,..loh kok bisa???. Jawabannya terletak pada argumen bahwa tidak mungkin ada ekspor tanpa impor. Ketika kita memproteksi industri kamera digital-dengan alasan kemandirian dalam industri kamera, dan ekstremnya, tidak mengimpor sedikit pun kamera digital dari Jepang, maka orang Jepang tidak mungkin memiliki Rupiah untuk membeli CPO dari Indonesia. Pada akhirnya kita tidak mampu mengekspor sama sekali. Ini yang dilupakan ekonom-ekonom seperti ini. Siapakah mereka, nah silahkan anda menebak.
Lalu mengapa tidak semua orang menginginkan perdagangan yang lebih bebas? Ini rumitnya. Sepupu saya, menurut saya, sebetulnya pendukung perdagangan bebas-meski mungkin ia tidak sadar. Ia suka menceritakan berbagai macam tarif di Indonesia yang membuat harga barang-barang elektronik mahal. Ia pun kadang memesan temannya yang kebetulan sedang ke Singapore untuk membeli komputer. Ia mengetahui bahwa Singapore tidak mengenakan tarif tinggi untuk komponen elektronika ketimbang Indonesia. Tetapi sayangnya ia tidak memahami bahwa penduduk Singapore menikmati manfaat tinggi dari perdagangan yang lebih bebas ketimbang Indonesia. Orang seperti sepupu saya itu banyak jumlahnya namun karena banyaknya ini dan mereka lebih sering diam (mungkin juga karena tidak paham) manfaat dari perdagangan bebas tidak mengemuka.
Yang bermunculan justru kelompok-kelompok merkantilis. Dan tentu, yup…tentu saja, di Indonesia ada saja orang yang merasa dirinya mengetahui preferensi setiap penduduk Indonesia. Sepeti orang ini yang membuat adagium “kegagalan pemerintah lebih besar efeknya ketimbang kegagalan pasar” menemukan tempatnya.
[1] Saya memperoleh ide ini dari seorang ekonom David Friedman dalam Hidden Order, berkat buku Tim Harford
& Komentar
Juli 30, 2007 pukul 5:27 am
saya sepakat untuk impor terbatas, artinya pemerintah melakukan impor spesifik pada komoditi tertentu. komoditi penting seperti beras harus diproteksi dan diproduksi di dalam negeri dengan alasan hal ini berkaitan dengan ketahanan pangan disamping kondisi sosial politik Indonesia yang cenderung rentan terhadap ‘gejolak perut’.
Agustus 2, 2007 pukul 1:06 pm
Bay, menurut gw soal ketahanan pangan isunya bukan pada proteksi ataupun kemampuan produksi sendiri, tetapi bagaimana pangan (beras misalnya) bisa affordable buat banyak orang.
Kebanyakan kita berpikir bahwa produksi sendiri akan menjamin ketersediaan pangan. Dan lupa ambisi untuk memproduksi sendiri kadang harus dibayar dengan kenyataan semakin tidak terjangkaunya pangan. Beras, sekali lagi, contoh menarik yang menggambarkan ironi antara ambisi dengan kenyataan.
Ada posting menarik disini http://nalarekonomi.blogspot.com/2006/08/kemiskinan-dan-politik-impor-beras-2.html
Agustus 4, 2007 pukul 6:19 am
Saya sangat tertarik sekali dengan analisa elo soal paham merkantilis yang dengan “common sense” nya memproteksi sektor sensitif perdagangan ini pak. tapi kalau dilihat lebih jauh, ada beberapa faktor kenapa common sense ini terjadi.
Pertama terjadi di level pelaku produksi, dimana perusahaan multinasional menjadi pelaku produksi dalam banyak sektor seiring laju liberalisasi investasi. Perdagangan antar bangsa (negara) seringkali hanya merupakan perdagangan antar anak perusahaan atau antar cabang (mengingat banyak perusahaan multinasional dengan bidang usaha yang “rakus”dan meliputi banyak sektor). Sehingga asumsi bahwa sebagian besar insentif perdagangan akan mengalir ke negara itu justru hanya akan berputar kembali ke si produsen yang notabene berasal dari luar negara tsb.
Kedua, Tujuan proteksi, menurut saya, saat ini bergeser menjadi proteksi ekonomi individu2 yang menjadi anggota sebuah negara, dan bukan proteksi sebuah perusahaan ataupun rumah tangga produksi yang menikmati banyak kebebasan melalui perdagangan bebas, sektor2 yang diproteksi pun mencerminkan hal tersebut. sebut saja beras dan gula dimana sektor ini beranggotakan rumah tangga produksi individu petani tradisional. Bagi mereka menanam padi dan memproduksi beras lebih bermotif tradisi dibanding ekonomi. Selain itu petani kita juga masih beranggapan bahwa hasil panen itu untuk memenuhi kebutuhan sendiri dulu baru sisanya dijual atau ditukarkan dengan kebutuhan lain (bersifat ekonomi subsisten dulu baru bersifat ekonomi uang ).
Faktor ketiga lebih merupakan fakta, kenapa negara maju pun melakukan proteksi pertanian dan pangan mereka? perundingan market access produk2 pertanian di WTO selalu alot dan berakhir dead end.
Namun di satu sisi saya setuju opini elo soal isu pangan yang affordable, hal ini apabila dilihat dari segi konsumen, namun disatu sisi kalau dilihat dari sisi produsen mungkin keadaannya seperti opini saya di atas.
Sehingga, saya berpikiran bahwa proteksi mestinya tetap ada untuk sektor perdagangan yang motifnya kurang bersifat “profit oriented” serta individu rumah tangga produksi yang juga bermotif sama plus memiliki kesempatan yang kurang untuk mencapai skala ekonomi berproduksi.
Agustus 6, 2007 pukul 4:37 pm
From my point of view,
Fakta menunjukkan bahwa saat ini yang dihadapi adalah ekonomi global yang hampir menyentuh semua industri termasuk industri pertanian. Pada tatanan ekonomi global maka yang dituntut adalah keterbukaan ekonomi. Sampai seberapa jauh?
Bicara soal produk pertanian khususnya beras, adalah lumrah untuk melakukan proteksi dan ini terjadi bahkan hampir di seluruh negara maju. Contoh yang terbaik adalah Jepang. Tujuan utama adalah melindungi petani yang berarti menjamin pasokan makanan pokok. Saya pikir sampai disini, pemerintah Indonesia memang telah salah jalan.
Sedangkan untuk produk lain yang sifatnya relatif tidak vital (walaupun mungkin sangat strategis), kebijakan perdaganan bebas adalah pilihan terbaik dengan memanfaatkan kerja sama internasional, keunggulan kompetitif dan sumber daya alam yang bersifat strategis seperti bahan baku energi dan industri berat. Pilihan untuk melakukan proteksi pada akhirnya cuma menciptakan industri tanpa pasar yang berarti.
Desember 5, 2008 pukul 3:18 pm
makanya eksport tu barang jadi, klo bisa barang mentahnya dikelolah dalam negeri supaya nilai tambahnya tetap berada dalam negeri.
yagh inisekali lagi masalah teknologi dan sumber daya manusia yang kurang handal dan tidak bisa bersaing