Juli 9, 2007...5:38 am

Jurnalisme & isu pertumbuhan ekonomi

Lompat ke Komentar

Saya jarang sekali melihat tulisan jurnalis ekonomi di Kompas yang secara serius menganalisa situasi domestik Indonesia dengan kacamata tulisan ilmiah, terutama tentang ekonomi Indonesia. Mungkin masih terlalu dini mengharapkan Kompas seperti New York Times atau Washington Post yang memiliki jurnalis-jurnalis yang menghubungkan perkembangan kajian-kajian ilmiah ( seperti ilmu pengetahuan eksakta ataupun ilmu-ilmu sosial) dengan publik dalam bahasa yang populer. Sebabnya, mungkin juga karena peneliti Indonesia jarang mempublikasikan idenya di jurnal ilmiah (ini juga otokritik buat saya…he..he.).

Kedua, mungkin juga ada apresiasi yang kurang di kalangan jurnalis terkait dengan nilai dan magnitude sebuah berita tentang riset. Berita yang mengulas hasil riset dianggap kurang menarik ketimbang berita lainnya. Tetapi belakangan halaman-halaman kompas sepertinya mengarah ke sana, dengan mengundang beberapa kalangan akademisi untuk menulis kajian ilmiah populer di halamannya. Ini tentu langkah maju.

Tulisan yang ingin saya angkat dari Kompas sebetulnya terbitan edisi minggu lalu. Isunya cukup menarik. Tapi memang, kadang memadukan bahasa ilmiah tanpa mengurangi makna dengan bahasa jurnalisme yang populer bukan main sulitnya. Seringkali bahasa jurnalisme populer menggeser makna atau bahkan menggeser konklusi dari sebuah studi riset.  Disini ada beberapa hal yang perlu dikoreksi dari tulisan ini, terutama dilihat dari konteks perkembangan terakhir teori ataupun empiris dari isu pertumbuhan ekonomi dan investasi. 

Untuk mengurangi mispersepsi makna, saya kutip dibawah agak panjang. Kompas menulis :

“Iklim investasi, isu yang selalu dipersalahkan, terutama di sektor industri manufaktur dan pertambangan. Itu sebabnya, investasi bergeser dari sektor tradable (sektor yang terkait ekspor dan impor, seperti manufaktur) pada sektor non-tradable (sektor yang tak terkait ekspor dan impor, seperti jasa, telekomunikasi, dan perdagangan). Namun, argumen iklim investasi yang buruk hanya menjelaskan sebagian dari keseluruhan persoalan. Kalau benar lemahnya investasi disebabkan buruknya iklim investasi, mengapa hal yang sama terjadi juga di Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang? Bukankah keempat negara itu memiliki iklim investasi dan infrastruktur yang baik? Lebih menarik lagi, ternyata rasio investasi terhadap PDB di Malaysia (21 persen) lebih rendah dibandingkan Indonesia (24 persen). Padahal, Malaysia memiliki iklim investasi yang lebih baik dibanding Indonesia, China, atau Vietnam. Karena itu, kita tak bisa melihat iklim investasi sebagai penjelas utama. Iklim investasi hanyalah sebuah syarat perlu dan bukan syarat cukup. Di sini kita harus melihat isu investasi ini dengan hati-hati”

Poin yang ingin saya garisbawahi soal komposisi investasi terhadap PDB. Betul sekali bahwa kita harus melihat isu investasi dengan hati-hati. Namun ekonomi Malaysia yang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia, sementara rasio investasi Malaysia lebih rendah secara relatif dibandingkan dengan Indonesia-(saya asumsikan prosentase ini diukur dalam satuan moneter yang sama) sebetulnya bukan hal yang mengejutkan. Catatan penting, kita perlu melihat lebih dalam lagi parameter apa yang digunakan untuk menilai sebuah ekonomi itu “baik”.

Dalam artikel ilmiah soal teori pertumbuhan ekonomi yang paling banyak dikutip, berjudul “A Contribution to the Empirics of Economic Growth“ yang ditulis pada tahun 1995 oleh  Gregory Mankiw,  David Romer dan  David N. Weil menunjukkan bahwa perbedaan dalam investasi fisik memang menjelaskan perbedaan dalam tingkat (levelpendapatan perkapita antar negara. Akan tetapi studi mereka menunjukkan bahwa perbedaan dalam investasi fisik kurang mampu menjelaskan perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi perkapita antar negara. 

Lebih jelasnya mengenai perbedaan antara tingkat pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi kira-kira seperti ini: untuk memudahkan kita melakukan perbandingan ekonomi antar negara, tingkat pendapatan perkapita Malaysia dan Indonesia dibandingkankan dengan tingkat pendapatan perkapita Amerika Serikat. Dari data yang saya peroleh[1], tingkat pendapatan perkapita Indonesia dibandingkan dengan AS pada tahun 2002 sebesar 11.3%. (dalam prosentase). Dengan metode serupa, angka ini lebih rendah daripada Malaysia yang sebesar 33.98% pada tahun yang sama. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2002 sebesar 3.9% sementara Malaysia sebesar 2.36 %. Artinya pertumbuhan ekonomi Malaysia lebih rendah daripada Indonesia.

Disini terlihat dua parameter ekonomi yang berbeda mesti diartikan dalam konteks yang berbeda pula. Lalu, apakah tingkat pendapatan perkapita Malaysia yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia sementara kebalikannya, pertumbuhan ekonomi Malaysia yang lebih rendah daripada Indonesia pada tahun yang sama merupakan gejala yang aneh? Dilihat dari apa yang diprediksikan oleh studi Mankiw, Romer dan Weil sebetulnya itu merupakan gejala yang biasa. Hal yang sama pula dengan misteri relasi antara investasi dengan level pendapatan perkapitan dan pertumbuhan ekonomi per kapita. 

Studi ini sebetulnya melengkapi studi klasik pertumbuhan ekonomi yang ditulis oleh Robert Solow pada tahun 1956. Dilihat dari kutipan Kompas diatas, paragraf itu sepertinya ditulis dengan menggunakan teori pertumbuhan Solow-meski mungkin penulis tidak menyadarinya.

Kawan saya di CSIS, Ari Perdana, mengulas dengan bagus sekali disini soal perkembangan teori pertumbuhan ekonomi, temuan empiris yang terbaru sekaligus isu-isu yang masih menjadi teka-teki kenapa negara kaya menjadi semakin kaya.

Sebelumnya saya juga mengulas teori sederhana dari pertumbuhan ekonomi Solow disini. Berhubung beberapa hari terakhir kemarin sibuk ujian akhir, edisi berikut dari teori pertumbuhan yang ingin saya posting belum sempat ditulis :D.


[1] Alan Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table Version 6.2, Center for International Comparisons of Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania, September 2006.

& Komentar

  • Gile… tulisan guest blogger di Ruang413 bagus banget tuh.. :-p

  • bisakah Indonesia bertahan dengan sistem ekonomi terbukanya seperti yang dikemukakan bapak SBY. Kenapa tidak dikembangkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan ujar Moh Hatta.Kenyataannya rakyat miskin yang harus menanggung utang negara.

  • John,
    Pertama, sebetulnya saya kurang tahu ide sistem ekonomi terbukanya SBY–karena seringkali saya sulit menemukan benang merah dari ide ekonomi SBY (seperti tulisan di sini :http://cafesalemba.blogspot.com/2007/07/president-needs-to-update-his-reading.html). Kedua, saya kurang paham ide ekonomi kerakyatan bung Hatta. Tetapi kebanyakan penggagas ekonomi kerakyatan sepertinya menyukai ide intervensi negara dan melihat negara seperti seorang “bapak” yang wajib memomong “anak-anaknya”. Tulisan saya disini (http://twicaksono.wordpress.com/2007/06/23/menggagas-kapitalisme-di-indonesia-2/) justru melihat sebaliknya. Bahkan pengusaha kecil sekalipun (yang sering dilabeli sebagai bagian ekonomi kerakyatan) tidak butuh perlindungan.


Tinggalkan Balasan