Tidak ada musuh abadi (?)

Lompat ke Komentar

Kalangan pengamat politik, termasuk juga politisi percaya betul dengan adagium ini “tidak ada musuh dan kawan abadi dalam politik”. Kalo dipikir-pikir ada benarnya juga. Apalagi setelah beberapa hari yang lalu saya membaca berita tentang pertemuan antara PDIP dengan Partai Golkar. Interpretasi pertemuan ini beragam. Salah satunya soal kemungkinan koalisi menghadapi pertarungan pemilu 2009.

Sebelum pertemuan itu, saya sempat menulis disini bagaimana sistem politik kita yang tidak effisien dilihat dari proses negosiasi dan lobi diantara partai-partai politik, lembaga kepresidenan dan kelompok kepentingan di luar institusi politik. Ineffisiensinya juga semakin terlihat dari sudut korelasi antara proses politik di kalangan politisi dengan kesejahteraan masyarakat-tentu asumsi naif saya bahwa politik semestinya ditujukan untuk kesejahteraan publik luas.

Argumentasi soal ineffisiensi institusi politik Indonesia didasari kenyataan bahwa kombinasi sistem multi partai dan presidensial cenderung meningkatkan ketidakpastian outcome proses lobi dalam institusi politik (parlemen-presiden) dan meningkatkan biaya lobi bagi kelompok kepentingan di luar institusi politik formal (partai politik). Alasannya, sistem presidensial memberikan kekuatan besar pada presiden untuk menjalankan kekuasaannya. Akan tetapi disisi lain sistem multi partai mengurangi kekuatan masing-masing partai politik untuk bernegosiasi dengan lembaga kepresidenan. Akibatnya setiap partai politik menaruh dukungan pada lebih dari satu kebijakan (policy) presiden. Salah satu penyebabnya mungkin mereka cenderung risk-averse (menghindari resiko) dari kemungkinan tidak mendapatkan keuntungan politik. Dengan kata lain mereka melakukan portofolio dukungan politik.

Dalam situasi semacam ini jangan heran bila satu partai politik bisa berada di lebih dari satu sisi-dan kadang berada pada situasi yang sebetulnya saling bertentangan. Contoh paling apik terlihat dari sikap keragu-raguan PKS soal subsidi BBM dan interpelasi Iran beberapa waktu ini. Sebagian orang menuduh sikap PKS ini sebagai hal yang ambigu, disatu sisi PKS merupakan partai pendukung presiden namun disisi lain cenderung bersikap oposan terhadap kebijakan presiden. Tuduhan itu mungkin ada benarnya dari sudut moral politik. Akan tetapi bagi saya sikap PKS itu sebetulnya konsekuensi logis dari sistem institusi politik kita yang mendorong setiap partai melakukan portofolio dukungan politik.

Hal yang mungkin terkesan paradoks tidak lain sikap presiden SBY. Paradoksnya, SBY adalah presiden yang terpilih langsung dan dalam sistem presidensial, presiden sebenarnya memiliki kekuasaan yang besar. Lalu mengapa presiden masih melakukan koalisi dengan sejumlah partai? Jawaban yang umum, karena presiden SBY bukan datang dari partai yang partai besar. Tetapi dengan sistem sekarang, katakanlah SBY datang dari partai besar, partai Golkar misalnya, apakah situasinya akan berbeda? Jawabannya saya rasa masih tetap sama. Artinya dengan sistem sekarang ini, presiden yang datang dari partai apa-pun akan menghadapi persoalan yang sama dengan SBY dan akan terus melakukan koalisi. Situasi ini mungkin akan berubah bila ada partai mayoritas di parlemen. Akan tetapi institusi politik kita saat ini tampaknya menihilkan kemungkinan itu.

Mengapa presiden yang semestinya memiliki kekuasaan yang kuat dalam sistem presidensial masih melakukan koalisi? Menurut saya, presiden pun juga menghadapi situasi yang sama dengan partai politik. Presiden sadar bahwa setiap kebijakan mesti mendapatkan dukungan partai politik dan untuk mengurangi ketidakpastian tidak lancarnya kebijakan, presiden merasa perlu menggandeng koalisi dengan sejumlah partai.

Akan tetapi menariknya, koalisi presiden dan sejumlah partai politik pun ternyata tidak akan meningkatkan kepastian bagi presiden. Alasannya ketakutan setiap partai politik dengan kemungkinan tidak mendapatkan keuntungan dari dukungan mereka, menyebabkan setiap partai melakukan portofolio dukungan politik. Implikasinya koalisi sesama partai politik bisa berubah-ubah. Tabel ini mengilustrasikan bagaimana dua partai yang memiliki kepentingan bertolak belakang satu sama lain bisa berkoalisi dalam satu kebijakan yang mereka nilai sebagai second-best option.

Koalisi yang berubah-ubah itu yang mungkin membuat kita percaya dengan adagium diatas. Tetapi dibalik itu sebetulnya institusi politik kita yang cenderung membuat koalisi partai tidak akan pernah stabil. Apa yang dilakukan PDIP dengan Partai Golkar juga mengilustrasikan situasi yang saya sebut tadi.

Hal yang membuat saya lebih khawatir dengan sistem politik kita adalah kecenderungan presiden yang akan selalu mengeluarkan kebijakan yang mendapat dukungan politik besar. Dengan koalisi yang berubah-ubah, maka arah kebijakan presiden bisa berubah-ubah dan bukan mustahil semua kebijakannya kehilangan koherensi. Juga tidak mustahil bila presiden mengambil kebijakan yang bertentangan dengan janji-janji semasa kampanye dulu. Kalau begini terus menerus bisa runyam juga buat kepentingan publik.

Menurut saya, ada dua pilihan sistem politik yang sebetulnya bisa mengurangi ketidakpastian dan menurunkan biaya lobi politik. Pertama sistem presidensial dengan oligarki-partai di parlemen atau kedua, sistem parlementer dengan multipartai. Sistem yang pertama akan mengurangi kecenderungan partai politik dalam melakukan portofolio dukungan politik. Atau dengan kata lain pilihan-pilihan dukungan politik akan menyempit dan ini pada akhirnya memberikan kepastian dukungan politik. Sistem yang kedua lebih jelas lagi dalam menurunkan ketidakpastian karena proses negosiasi di parlemen akan diterjemahkan langsung dalam lembaga pemerintahan-dengan sistem perdana mentri.

Teman diskusi saya dalam teori-teori politik di CSIS meragukan ide tentang perubahan sistem politik kita serta-merta akan membawa perubahan yang positif. Salah satu kritik menyoal simplifikasi ide saya yang berlebihan dari proses interaksi politik yang kompleks. Untuk kritik ini memang saya tidak bisa mengelak. Tetapi kerangka masalah yang saya ajukan sepertinya dapat menjelaskan bagaimana koalisi partai politik di Indonesia yang akan selalu sulit stabil.

& Komentar

Filed under biaya lobi, parlementer, presidensial, sistem politik